Selasa, 09 Maret 2010

PADUNGKU (PESTA SYUKURAN) BUAH-BUAHAN



Padungku Buah-Buahan
Sarana Resolusi Konflik Bagi Warga

AMPANA- Ratusan warga dari berbagai penjuru baik dari kabupaten Tojo Una-Una maupun Kabupaten Poso, tumpah ruah di Desa Matako Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una, Ahad (7/3) dalam pelaksanaan pesta syukuran (Padungku) buah-buahan di desa tersebut.
Sejak Ahad pagi suasana Desa Matako Kecamatan Tojo Barat, mulai ramai didatangi para tamu yang ingin menghadiri Padungku buah-buahan sebagai bukti syukur atas keberhasilan panen buah-buahan tahun ini. Para tamu /warga yang ingin merayakan pesta syukuran tersebut datang secara berkelompok dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.
Mereka mulai mendatangi rumah sanak saudara, kerabat dan teman di desa tersebut untuk mendapatkan sajian buah-buahan untuk dinikmati dan dibawa pulang sebagai buah tangan (oleh-oleh).
Tahun ini panen buah-buahan di Desa Matako didominasi buah durian. Selain itu ada buah langsat dan rambutan. Namun kebanyakan warga Desa Matako menyajikan buah-buahan tersebut secara bersamaan untuk dinikmati para tamu yang datang.
Papa Yuli, salah seorang warga Desa Matako mengaku, telah menyiapkan secara khusus hasil panen buah bagi tamunya yang datang saat padungku di gelar di desanya.
“Kami senang bisa menyediakan buah-buahan bagi tamu kami yang datang di acara padungku kali ini,” katanya.
Dia mengaku, pada padungku kali banyak sahabat lama yang datang setelah sekian lama tak bertemu karena konflik yang melanda Kabupaten Poso dan sekitarnya termasuk Tojo Una-Una yang dulu masih masuk dalam wilayah kabupaten Poso.
“Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat merajut kembali silaturahim yang sempat terkoyak sekian lama,” harapnya.
Raden salah seorang tamu yang datang pada acara padungku tersebut, mengaku sangat senang bisa menikmati sepuasnya buah-buahan yang diberikan warga Desa Matako pada acara syukuran buah tahun ini. Bahkan bukan hanya itu dirinya bersama teman-teman lainnya bisa membawa pulang buah-buahan dalam jumlah yang cukup banyak.
“Pokoknya kami sangat senang bisa makan gratis buah durian dan membawanya pulang di acara padungku buah kali ini,” ujarnya.
Selain itu kata Raden, dirinya bisa bertemu dengan teman-teman lama yang ada di daerah ini, sehingga keakraban bisa terus terjalin.
Sementara itu, Yasser Fedayyen salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, menilai, pelaksanaan padungku buah kali ini dapat dijadikan sebagai sarana resolusi konflik bagi warga baik muslim maupun non muslim, yang ada di dua daerah ini (Poso dan Tojo Una-Una) yang pernah merasakan konflik horizontal di daerah ini.
“Mudah-mudahan kegiatan ini semakin mempererat hubungan baik yang pernah ada, sebelum konfik melanda daerah ini,” kata Yasser yang berasal dari daerah pemilihan Tojo Barat - Tojo dan Ulubongka ini.
Dia mengharapkan, adat istiadat yang ada di masyarakat seperti padungku ini perlu dipertahankan dan dilestarikan sebagai budaya daerah yang sifatnya dapat merangkul semua kalangan dan golongan, etnis dan agama yang ada di daerah ini.
“Budaya padungku ini harus terus hidup ditengah masyarakat kita, sehingga keberagaman yang ada di masyarakat terus hidup dan lestari,” tandasnya. (RAHMAN)

NELAYAN TAK MAMPU


Kisah Nelayan Tak Mampu di Bahari
Nestapa Tak Bertepi..


Perjalanan ini...Terasa sangat menyedihkan
Sayang engkau tak duduk disampingku kawan...
Banyak cerita yang mestinya kau saksikan..
Di tanah kering bebatuan...

Sepenggal bait lagu Ebit G Ade di atas mengantar kita untuk melihat lebih dekat kehidupan nelayan tradisional yang kurang mampu di Desa Bahari Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una, yang menjalani aktivitas kesehariannya dengan mencari ikan dengan peralatan sederhana, guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

LAPORAN : RAHMAN YUDHIANSYAH (Wartawan Media Alkhairaat Di Tojo Una-Una)

Rumah rumah yang berukuran kecil dengan satu ruangan sebagai tempat tidur sekaligus tempat memasak, letaknya tepat di tepi pantai Desa Bahari.
Asap tungku kayu yang mengepul di ruangan itu, menemani Lasahing (51}meninakbobokan anak terakhirnya menjelang malam. Lampu botol minyak tanah satu-satunya di rumah itu, menerangi ruangan dimana Lasahing bersama anak dan istrinya beristirahat. Aroma pantai yang khas menyenyakkan tidur sang anak dan istri Lasahing.
Cahaya lampu botol di rumah Lasahing, terlihat remang diantara dinding rumah yang menganga. Untuk menuju rumah Lasahing, harus melewati jembatan papan yang telah rapuk dimakan hujan dan panas. Untuk melintas jembatan papan itu, setiap orang harus hati-hati melangkah, jika tidak yang melewatinya bisa terjatuh, karena jembatan papan itu sudah bergoyang karena tidak bisa diperbaiki lagi.
Lasahing seorang nelayang tradisional di Desa Bahari tersebut telah menjalani kehidupannya di rumah yang tak layak dihuni itu kurang lebih 20 tahun.
Sebagai nelayan tradisional yang kurang mampu, berusaha mensyukuri apa yang ada dalam kehidupannya. Dengan empat orang anak, kehidupan Lasahing sebagai seorang nelayan tradisional berusaha menghidupi keluarganya dengan hasil tangkapannya yang tak menentu.
”Kalau saya turun melaut, kadang hasilnya hanya cukup dimakan,” ujarnya saat ditemui Media Alkhairaat belum lama ini.
Dia menututurkan keinginannya untuk memiliki rumah yang layak sebagai tempat berlindung keluarganya.Namun kemiskinan yang menjeratnya tak mampu memenuhi hasratnya itu.
”Bagaimana saya bisa punya rumah pak, kalau pendapatan dari melaut hanya cukup untuk dimakan,” tuturnya.
Keriput dahi Lasahing yang telah berusia 51 tahun, terlihat sangat jelas dikeremangan lampu minyak malam itu, sebagai asa nestapa yang selama ini dijalaninya bersama istrinya yang bernama Lumme (41). Sambil membentulkan sarungnya, Lasahing melanjutkan kisah hidupnya diatas rumah reot yang selama ini ditempatinya.
Suatun malam saat tertidur nyenyak, anak terakhirnya berusia 5 tahun terjatuh ke tanah . Hal itu terjadi karena ruangan tempat tidur mereka hanya yang berukuran 2x3 meter. Tangis anaknya membangunkan dirinya secara spontan dan langsung mencari anaknya ke bawah rumah yang tepat di tepi pantai. Saat itu air laut sedang pasang, tanpa basa-basi anak terakhirnya yang telah jatuh ke air itu diangkat ke atas rumah dan dibungkus dengan kain seadanya untuk menghilangkan rasa dingin yang menusuk.
”Kalau saya tidak dengar dia menangis, mungkin anak saya sudah tidak ada karena tidak tertolong,” kata lasahibg dengan mata berkaca-kaca.
Lasahingpun melanjutkan kisahnya, harapan untuk memiliki rumah layak selalu muncul dibenaknya karena peristiwa jatuhnya anaknya ke laut. Asa itu muncul ketika program pemerintah berupa pembangunan perumahan nelayan turun di desanya. Dia mengaku rumah reotnya pernah di foto oleh salah seorang petugas desa, yang katanya untuk Program pembangunan rumah nelayan tersebut.
Harapan Lasahing untuk memiliki rumah yang layak itu mungkin mewakili sejumlah harapan nelayan tradisional yang kurang mampu di desa itu.
Tahun pun berganti, program pembangunan perumahan nelayan telah dikerjakan dan telah selesai.Namun apa daya, karena ketidakmampuan dari segi keuangan Lasahing pun tak bisa memiliki rumah nelayan yang dibangun pemerintah tersebut. Pasalnya dia tidak bisa menebus lokasi yang diatasnya di bangun rumah nelayan tersebut.”Kita harus siapkan uang sampe dua juta, untuk menebus lokasi perumahan nelayan itu. Dari mana saya bisa dapatkan uang sebanyak itu, kalau untuk makan saja kadang tidak cukup,” ungkapnya.
Tak ayal, besarnya uang tebusan lahan itu membuat harapan di depan mata untuk memiliki rumah layak harus disingkirkan jauh-jauh. Karena bagi dia lebih baik tinggal di rumah reot dari pada harus berhutang banyak.
Lasahing pun mengaku tak pernah merasakan bantuan pemerintah, untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Baik bantuan modal maupun bantuan peralatan tangkap untuk nelayan. Bahkan dalam turun melaut mencari hasil tangkapan kadang dalam sehari tidak memperoleh seekor pun ikan. Sehingga untuk makan saja kadang mereka tidak bisa meraskannya, karena tidak punya penghasilan untuk membeli beras.
Kehidupan Lasahing yang serba tak ada itu berbanding terbalik dengan harapan pemerintah daerah yang ingin mengentaskan kemiskinan bagi masyarakatnya melalui program kegiatan pemberdayaan perekonomian berbasis kerakyatan, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.
Tak ayal harapan pemerintah daerah itu tak berlaku bagi Lasahing, karena untuk mengentaskan kemiskinannya, Lasahing tak pernah mendapatkan bantuan pengembangan usaha perikanan dan kelautan skala kecil yang selama ini di dengung-dengungkan pemerintah daerah sejak kabupaten ini berdiri tahun 2003 lalu. (***)

RUMAH NELAYAN


Perumahan Nelayan di Bahari
Tak Semua Nelayan Bisa Dapat
AMPANA- Empat puluh unit perumahan nelayan yang berada di Desa Bahari Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una, , ternyata tidak bisa ditempati semua nelayan tradisional yang kurang mampu di desa tersebut.
Pembangunan perumahan nelayan yang merupakan proyek mitigasi bencana yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2009, senilai Rp 1.575 miliar, yang baru saja diresmikan penggunaannya, juga tidak dilengkapi sejumlah fasilitas seperti listrik dan air bersih.
Hasil investigasi Media Alkhairaat di lokasi pembangunan perumahan nelayan tersebut, sejumlah warga nelayan tradisional yang kurang mampu mengaku, tidak dapat memiliki rumah nelayan tersebut karena untuk menempatinya warga nelayan harus membayar sebesar Rp 2 juta hingga Rp3 juta, guna menebus lokasi/ lahan pekarangan yang diatasnya dibangun rumah nelayan tersebut.
“Kita tidak bisa tempati rumah baru itu, karena saya tidak sanggup membayar pembebasan lahannya sebesar dua juta, kepada pemilik lahan,” ujar seorang nelayan tradisional yang namanya enggan dikorankan.
Nelayan yang telah berusia 51 tahun ini mengaku, sangat berkeinginan memiliki rumah nelayan yang dibangun pemerintah tersebut, karena rumah yang ditempati saat ini terbilang sudah tidak layak sebagai tempat tinggal. Namun karena adanya syarat untuk menebus lahan tersebut maka dengan sangat kecewa dirinya tak bisa memiliki rumah baru itu.
Hasil panelusuran media ini di lapangan, 40 unit perumahan nelayan tersebut telah ada pemiliknya dan saat ini sebanyak 29 Kepala Keluarga (KK) telah menempati perumahan tersebut. Dari 29 KK yang telah menempati perumahan tersebut, hanya sebanyak kurang lebih 10 KK merupakan nelayan tradisional di Desa Bahari. Bahkan di lokasi tersebut ada satu orang warga memiliki empat kapling tanah dengan satu bangunan rumah, sehingga lokasi tersebut terlihat bolong (kosong) di tengah. Empat kapling lahan tersebut menurut informasi yang berhasil dihimpun pemiliknya menebus lahan perumahan sebesar Rp 12 juta.
Salah seorang nelayan tradisional Desa Bahari yang telah menempati perumahan nelayan tersebut mengaku, untuk menempati rumah ini , dirinya harus membayar dua juta rupiah kepada yang emounya lahan, sehingga saat ini keluarganya bisa menempati perumahan nelayan yang dibangun pemerintah itu.
“Saya membayar sebesar dua juta rupiah untuk menebus lahannya. Uang yang saya pakai membayar itu saya harus pinjam dulu sama orang lain, kalau tidak mana bisa saya menempati rumah ini,” akunya sambil meminta namanya tidak dikorankan.
Salim Makaruru dari Lembaga Kemitraan Masyarakat (LKM) Tojo, menilai pembangunan perumahan nelayan di Desa Bahari tersebut tidak tepat sasaran.
Pasalnya menurut dia, banyak nelayan tradisional yang tidak mampu yang seharusnya mendapatkan perumahan tersebut ternyata tidak bisa mendapatkannya.
“Ini kan sangat ironis dengan keberadaan nelayan tradisional yang tidak mampu dan hanya tinggal di rumah yang sudah mau ta roboh, justru tidak bisa menempati perumahan tersebut,” sebutnya.
Dia meminta kepada dinas terkait untuk meninjau kembali peruntukan perumahan nelayan yang dibangun dengan dana miliaran rupiah itu.
Selain itu, DPRD Kabupaten Tojo Una-Una juga diminta peka terhadap permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat seperti yang terjadi di Desa Bahari khususnya dengan keberadaan perumahan nelayan yang dinilai tidak tepat sasaran.
“DPRD harus bisa memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi,” pintanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Muhammad Nur Said saat hendak dikonfirmasi sedang berada di Jakarata.
Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perumahan Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tojo Una-Una, Slamet Lasawedi saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Selasa (02/03/10) mengaku tidak pernah meminta warga untuk membayar untuk menempati perumahan tersebut.
Dia menjelaskan, dalam pembangunan perumahan nelayan tersebut, pemerintah daerah tidak menyiapkan lahan pembangunan sehingga masyarakat diminta untuk menyiapkan lahannya. Pola itu hampir semua daerah di seluruh Indonesia melakukannya kecuali daerah yang mampu saja yang menyiapkan lahannya.
“Jadi pembangunan perumahan nelayan itu masyarakat yang menyiapkan lahannya. Kita tinggal membangunnya. Kalau soal pungutan itu kami tidak pernah memintanya,” tegasnya membantah isu yang berkembang.
Dia menambahkan, isu yang selama ini berkembang ditengah masyarakat soal adanya pembebasan lahan oleh pemerintah daerah adalah pembebasan lahan untuk pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bukan pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan nelayan.
Dia menyebutkan, berdasarkan data yang ada sebanyak 150 KK nelayan yang ada di desa tersebut seharusnya mendapatkan perumahan tersebut. Namun bantuan yang diberikan pemerintah pusat hanya sebanyak 40 unit perumahan nelayan, sehingga sisanya tidak dapat terakomodir.
“Kalau memang ada bantuan lagi, kita berupaya agar sisa KK yang belum terakomodir tersebut bisa mendapatkannya,” tandasnya. (RAHMAN)