Sertifikasi Demi Menembus Batas Dunia (Part II)
Hampir dua tahun sertifikasi dengan SVLK telah diimplementasikan. Akan tetapi, sertifikasi yang diharapkan bisa menjadi instrumen yang melegalisasi dan memperlancar proses bisnis kayu dan barang dari kayu tampaknya tidak mampu sepenuhnya menjawab masalah-masalah tersebut. Artinya, pemenuhan SVLK oleh para pelaku usaha tidak memiliki jaminan seratus persen masalah terselesaikan. Begitu pula, tujuan menghilangkan ekonomi biaya tinggi sepertinya belum terjawab penuh oleh sertifikasi ini.
Dalam pernyataannya, Asmindo menilai SVLK kurang memiliki posisi tawar yang kuat. Ketua Asmindo Ambar Asmoro mengatakan meski sudah diumumkan telah memenuhi SVLK, bagaimanapun SVLK belum diakui dunia. Ia baru kerjasama, belum diakui sebagai mandatori dunia. “Kalau kita mengatakan sudah mendapat SVLK di luar negeri, kami sering ditanya apa SVLK itu,” ujarnya.
Sertifikasi-sertifikasi untuk kayu dan produk kayu sebenarnya telah banyak diterbitkan dan diadopsi oleh banyak perusahaan, khususnya perusahaan yang berbasis pasar ekspor. Kehadiran SVLK memang relatif terlambat, karena ada perusahaan yang memilih tidak mensertifikasi dengan sertifikasi SVLK ini. Tidak sedikit di antara mereka yang telah menyertifikasi dengan sertifikasi lainnya. Melakukan sertifikasi SVLK berarti sama halnya menambah biaya, tetapi pengakuannya belum tentu sesuai yang diharapkan.
Salah satu contohnya, asosiasi pelaku usaha yang berbahan baku kayu, Asmindo, belum berencana untuk memasukkan produk furnitur ke SVLK. Dalihnya, mereka telah punya sertifikasi internasional dan mereka telah mengeluarkan Rp100 juta hingga Rp200 juta untuk membayar sertifikasi yang telah dimilikinya. Menambah sertifikasi SVLK berarti akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha. Apalagi bagi yang telah memiliki sertifikasi yang diakui dunia. Akhirnya, yang justru terjadi adalah inefisiensi biaya. Biaya ekonomi yang rendah yang ditargetkan pun tidak terealisasi.
Rekomendasi Kebijakan:
Sertifikasi kayu dan barang dari kayu dapat meningkatkan competitiveness produk Indonesia. Pada tahun 2010 dan bahkan kuartal I-2011, industri ini memang mengalami pertumbuhan yang positif, sekitar 20% pada tahun 2010 bila dibandingkan dengan tahun 2009 dan tumbuh sekitar 1,3% pada kuartal I-2011. Namun, tren selama lima tahun terakhir ekspor kayu dan barang dari kayu justru terlihat tumbuh negatif. Inilah permasalahannya. Artinya, daya saing produk kayu dan barang dari kayu Indonesia belum tampak selama setahun lebih ini.
Pelaku bisnisnya juga belum merasa cukup kuat bersaing dengan hanya berbekal sertifikasi SVLK. Apalagi, dalam sertifikasi ini timbul penambahan biaya, yang berpotensi bertentangan dengan tujuan menekan ekonomi biaya tinggi. Kekuatan sertifikasi SVLK tentunya terkait dengan kekuatan pemerintah dalam membangun bargaining position dalam perdagangan internasional, khususnya untuk produk kayu atau barang dari kayu. Sehingga, sertifikasi SVLK ini dapat lebih “berbunyi” dan berkekuatan sesuai peran dan kapasitasnya.
Arif Hatta
(Tulisan ini bersumber dari majalah Warta Ekonomi Nomer 14 tahun 2011)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar