Rabu, 29 Februari 2012

SKEMA KEHUTANAN

Skema-skema Kehutanan Menjadi Jalan Pemberdayaan Masyarakat

PALU-Skema-skema kehutanan yang telah diprogramkan oleh departemen kehutanan menjadi jalan pemberdayaan masayarakat di sekitar maupun di dalam kawasan hutan.
Nahardi Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah mengatakan hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan merupakan skema untuk mempercepat imlpementasi pemberdayaan masyarakat baik yang berada di sekitar maupun di kawasan hutan.
“Di Sulteng terdapat 55 desa yang berada di kawasan hutan dan 724 lebih desa yang berada di sekitar kawasan hutan dan berdasarkan data tingkat kemiskinan paling banyak berada di kawasan sekitar serta dalam hutan termasuk wilayah pesisir,”ujarnya.
Nahardi menyampaikan dengan skema yang ada masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pengelolaan hutan secara baik sehingga dapat mengurangi laju deforestasi.Sulteng sendiri telah memiliki skema-skema tersebut dimana beberapa kabupaten terdapat hutan tanaman rakyat semisal di Kabupaten Parigimoutong dicanangkan 10.485 hektar, Banggai 665 hektar, Bangkep 3.578 hektare, Tolitoli 3.105 hektar dan Tojo Unauna 5.515 hektar.
Selain itu pula di Sulteng gencar pembentukan kawasan pengelolaan hutan (KPH) seperti di Kabupaten Donggala dan Parigi telah terbentuk KPH Dampelas dan KPH Poso serta sementara kabupaten lainnya masih dalam tahapan proses.
“Kita memiliki 11 kabupaten/kota dan kedepan untuk KPH ditargetkan mencapai 14 KPH dimana satu diantaranya menjadi KPH model,”Sebut Nahardi. Dari data yang ada secara detail potensi kehutanan di Sulteng berdasarkan luas daratan dan perairan yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan yang dibagi per Provinsi sesuai wilayah kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV Palu terdiri hutan Suaka Alam 676.248 hektar, hutan lindung 1.489.923 ha, kawasan produksi 4.394.932 ha, untuk areal penggunaan lain mencapai 2.408.368 dan luas daratan 6.803.300.
Sementara luas kawasan hutan produksi yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan yang dibagi per Provinsi sesuai wilayah kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV Palu menyebutkan hutan produksi 500.587 ha, hutan produksi terbatas 1,476.318 ha, hutan produksi konversi 251.856 ha yang ditotalkan jumlah luas hutan produksi mencapai 2,228.761 ha. (beritapalu.com)

SERTIFIKASI KAYU PART II

Sertifikasi Demi Menembus Batas Dunia (Part II)

Sertifikasi Produk Kehutanan: Low or High Cost?

Hampir dua tahun sertifikasi dengan SVLK telah diimplementasikan. Akan tetapi, sertifikasi yang diharapkan bisa menjadi instrumen yang melegalisasi dan memperlancar proses bisnis kayu dan barang dari kayu tampaknya tidak mampu sepenuhnya menjawab masalah-masalah tersebut. Artinya, pemenuhan SVLK oleh para pelaku usaha tidak memiliki jaminan seratus persen masalah terselesaikan. Begitu pula, tujuan menghilangkan ekonomi biaya tinggi sepertinya belum terjawab penuh oleh sertifikasi ini.
Dalam pernyataannya, Asmindo menilai SVLK kurang memiliki posisi tawar yang kuat. Ketua Asmindo Ambar Asmoro mengatakan meski sudah diumumkan telah memenuhi SVLK, bagaimanapun SVLK belum diakui dunia. Ia baru kerjasama, belum diakui sebagai mandatori dunia. “Kalau kita mengatakan sudah mendapat SVLK di luar negeri, kami sering ditanya apa SVLK itu,” ujarnya.
Sertifikasi-sertifikasi untuk kayu dan produk kayu sebenarnya telah banyak diterbitkan dan diadopsi oleh banyak perusahaan, khususnya perusahaan yang berbasis pasar ekspor. Kehadiran SVLK memang relatif terlambat, karena ada perusahaan yang memilih tidak mensertifikasi dengan sertifikasi SVLK ini. Tidak sedikit di antara mereka yang telah menyertifikasi dengan sertifikasi lainnya. Melakukan sertifikasi SVLK berarti sama halnya menambah biaya, tetapi pengakuannya belum tentu sesuai yang diharapkan.
Salah satu contohnya, asosiasi pelaku usaha yang berbahan baku kayu, Asmindo, belum berencana untuk memasukkan produk furnitur ke SVLK. Dalihnya, mereka telah punya sertifikasi internasional dan mereka telah mengeluarkan Rp100 juta hingga Rp200 juta untuk membayar sertifikasi yang telah dimilikinya. Menambah sertifikasi SVLK berarti akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha. Apalagi bagi yang telah memiliki sertifikasi yang diakui dunia. Akhirnya, yang justru terjadi adalah inefisiensi biaya. Biaya ekonomi yang rendah yang ditargetkan pun tidak terealisasi.
Rekomendasi Kebijakan:

Sertifikasi kayu dan barang dari kayu dapat meningkatkan competitiveness produk Indonesia. Pada tahun 2010 dan bahkan kuartal I-2011, industri ini memang mengalami pertumbuhan yang positif, sekitar 20% pada tahun 2010 bila dibandingkan dengan tahun 2009 dan tumbuh sekitar 1,3% pada kuartal I-2011. Namun, tren selama lima tahun terakhir ekspor kayu dan barang dari kayu justru terlihat tumbuh negatif. Inilah permasalahannya. Artinya, daya saing produk kayu dan barang dari kayu Indonesia belum tampak selama setahun lebih ini.
Pelaku bisnisnya juga belum merasa cukup kuat bersaing dengan hanya berbekal sertifikasi SVLK. Apalagi, dalam sertifikasi ini timbul penambahan biaya, yang berpotensi bertentangan dengan tujuan menekan ekonomi biaya tinggi. Kekuatan sertifikasi SVLK tentunya terkait dengan kekuatan pemerintah dalam membangun bargaining position dalam perdagangan internasional, khususnya untuk produk kayu atau barang dari kayu. Sehingga, sertifikasi SVLK ini dapat lebih “berbunyi” dan berkekuatan sesuai peran dan kapasitasnya. 
Arif Hatta 
(Tulisan ini bersumber dari majalah Warta Ekonomi Nomer 14 tahun 2011)

Sabtu, 18 Februari 2012

Sertifikasi Kayu

Sertifikasi Demi Menembus Batas Dunia

Peningkatan daya saing dengan sertifikasi kayu maupun barang kayu sesuai dengan keinginan dari pasar negara tujuan menjadi kunci penting kemajuan  industri kayu dan barang dari kayu. Namun, bila sertifikasinya tak banyak memiliki kekuatan, maka daya saingnya merosot.

Sejauh mata memandang pulau-pulau di Indonesia masih banyak yang menyajikan pemandangan hamparan hijau alam yang tak berujung bak karpet Persia yang lembut dan halus. Namun, hamparan hijau itu boleh jadi akan menjadi cerita untuk cucu kita bila deforestasi tak mampu lagi ditekan dari sekarang dan mendatang.
Laju deforestasi di Indonesia mencapai angka 2,8 juta ha/tahun (FAO, 2007). Pembalakan liar, kayu ilegal, dan penguasaan hutan tanpa memiliki hak pengelolaan hutan menjadi isu yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu, tak jarang lahir penolakan atau kampanye penolakan dari negara-negara tujuan ekspor untuk kayu maupun produk yang berbahan baku kayu dari Indonesia. Tentunya ini masalah besar bagi bisnis kehutanan dan hasil hutan di negeri tercinta ini.
Guna menjawab permasalahan yang bisa berdampak buruk terhadap bisnis dan kelestarian kehutanan, lahir kesepakatan serta standarisasi legalitas kayu Indonesia. Salah satunya, lahir standar verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang mulai dilaksanakan pada September 2009. Sistem ini merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.

Peta Defisit Hutan Indonesia

Nilai rata-rata pertumbuhan ekspor kayu dan barang dari kayu sejak tahun 2006 silam tercatat negatif. Artinya, kinerja ekspor (dilihat dari nilai ekspor) dari tahun ke tahun selama periode tersebut mengalami penurunan. Nilai rata-rata pertumbuhan sejak 2006 hingga 2010 sebesar 4%. Namun, hal sebaliknya terjadi dengan kinerja impor kayu dan barang dari kayu. Nilai pertumbuhannya rata-rata positif dalam periode yang sama, yakni rata-rata sebesar 4,4%. Pertumbuhan tersebut pun sepertinya akan masih tetap berlanjut pada 2011. Selama kuartal pertama saja, pertumbuhannya sebesar 15,5% dibanding kuartal I tahun 2010.
Kinerja ekspor yang menurun pada ekspor dan barang dari kayu tersebut bisa jadi karena kayu yang berasal dari Indonesia belum masuk dalam kriteria pasar dunia. “Kayu kita masih setengah legal,” tutur Ketua Asmindo Ambar Asmoro.
Produksi kayu tampaknya juga mencatatkan pertumbuhan yang kurang bagus periode belakangan ini. Rata-rata produksinya dari tahun ke tahun mengalami penurunan sekitar 3,7% per tahun. Artinya, tingkat penawaran atau barang hasil hutan yang beredar tidak mengalami peningkatan. Hal ini sebagai refleksi bahwa produksi setiap tahunnya rata-rata berkurang 3,7% dari jumlah produksi kayu pada tahun sebelumnya.
Ekspor dan produksi kayu dan barang dari kayu mencatatkan pertumbuhan negatif satu digit. Jelas, kondisi ini patut menjadi perhatian dan sulit diabaikan. Indonesia sebagai negara yang memiliki hamparan hijau alam yang luas mestinya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menghasilkan produk  kayu dan barang dari kayu yang berstandar internasional.

(Tulisan ini bersumber dari majalah Warta Ekonomi Nomer 14 tahun 2011)
Foto: tradisi-jambi.blogspot.com

Jumat, 02 Desember 2011

MUTIARA BARUKU

Mutiara Baruku
(DAMAR HAKIM LAZUARDI)
Hari kedua Idul Adha 2011 atau tepatnya Senin, 7 Nopember 2011 sekitar pukul 10.10 Wita lalu.
Mutiara baruku lahir di Rumah Sakit Umum (RSU) Anutapura Palu jalan Kangkung Palu Barat.
Mutiara baruku itu adalah seorang laki-laki dan aku bersama istri memberi nama DAMAR HAKIM LAZUARDI yang artinya Cahaya Penegak Keadilan Dilangit Biru yang Cerah. Dia lahir melalui operasi Secar  (SC) dengan berat 3000 gram dan panjang 49 cm.
Dia lahir dalam kondisi sehat, bgtu pula dengan ibunya...
Butuh waktu sekitar tujuh jam , dia keluar dari rahim ibunya.
Ibunya merasakan sakit perut Senin sekitar pukul 04.00 Wita. Ku antar istriku dengan sepeda motor ke RSU Anutapura, tiba di rumah sakit langsung ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Tak berapa lama di IGD, istriku langsung dibawa ke kamar bersalin. Disana istriku langsung ditangani para bidan dengan mendiagnosa keadaan perut istriku.  Setelah dinyatakan sehat seluruh kelengkapan operasipun disiapkan pagi harinya.
Jelang pagi, para bidan  di RSU Anuatapura pun mulai disibukkan mempersiapkan kelengkapan menuju kamar operasi.Karena saat itu bukan hanya istriku yag akan di operasi tapi ada beberapa pasien lainnya.
Menjelang pukul 09.00, setelah dinyatakan memenuhi syarat untuk dioperasi, istriku pun mulai diantar ke kamar operasi yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari kamar bersalin.
Menjelang  pukul 10.00 Wita hari itu Senin (7/11), operasipun mulai dilakukan. para dokter yang menangani operasi itu hanya butuh 15 menit untuk mengeluarkan bayiku dari rahim ibunya. Tak berapa lama tangis bayiku pun pecah meramaikan ruang operasi pagi itu. Para medis pun membersihkan bayiku dengan telatennya. setelah itu membawanya ke kamar bayi.
Setelah dibersihkan, aku pun menambil air wudhu di kamar mandi yang ada di ruang bayi itu. Setelah itu aku menghampiri bayiku dan menggendongnya, kemudian meng- Azhani anakku, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas karunia dan pemberiannya kepadaku dan istriku serta kakak-kakaknya bayiku.  
Sementara istriku, ditangani para dokter untuk untuk memulihkan kondisinya pasca operasi.
Tak berapa lama, isitrku pun berpindah tempat dari ruang operasi ke recovery room (RR) di ruang Kasuari.
Setelah mendapat penanganan dari para medis, bayiku pun diantarkan ke ibunya oleh para bidan , untuk diberikan ASI ekslusif.
Dua hari di RR, istrikupun berpindah tempat ke Kamar kelas II. di kelas ini istriku menjalani perawatan selama selam tiga hari. Alhamdulilah..hingga keluar dari rumah sakit istri dan bayiku hingga kini dalam keadaan sehat.
Semoga...mutiara baruku menjadi anak yang saleh berbakti kepada Allah dan kedua orang tuanya kelak.Amin ya rabbal alamin........

Kamis, 07 Juli 2011

TAK BERTEPI......

Hidup ini serasa tak bertepi...
ketika smuanya hampa...
tak memiliki batas waktu, jarak dan pandang....
Ku coba ntuk bertahan..meski harus sakit...
Hidup ini serasa tak bertepi...
meski dermaga itu telah rapuh....
sunyi terasa hati ini.....
jauh dibatas waktu..
seperti kehabisan oksigen...

Selasa, 19 April 2011

MOROWLI GREEN OFFICE


SUKSESKAN MOROWALI GREEN OFFICE
Pemkab Siapkan Sanksi
MOROWALI-Program Morowali Green Office alias perkantoran hijau yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Morowali 28 Maret 2011 lalu ternyata bukan sekadar seremoni belaka.Buktinya Bupati Morowali, H Anwar Hafid telah menyiapkan sanksi tegas kepada bawahannya yang tidak serius mendukung pelaksanaan program ini.Salah satunya akan memasang bendera hitam di depan instansi yang dianggap membandel dan gagal.
Demikian ditegaskan Bupati Morowali yang diwakili Asisten Satu Asmar Amiri saat membuka pelatihan pengelolaan sampah yang digelar di aula kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali,Senin (18/4).Di hadapan 50 fasilitator dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun instansi vertikal, Asmar meminta kepada keseluruh pimpinan SKPD serta fasilitator yang ditunjuk agar betul-betul mendukung penuh program yang digelar selama enam bulan ini.
‘’Pokoknya semua harus tanam lutut demi suksesnya program ini.Kita tidak ingin program ini hanya sekadar berjalan begitu saja tanpa memperoleh hasil yang diharapkan.Kalau ada yang tidak serius maka siap-siap saja mendapat sanksi dari pak Bupati.termasuk akan dipasangkan bendera hitam di depan kantornya,’’jelas Asmar. 
Khusus kepada Yayasan Peduli Negeri (YPN) selaku pelaksana kegiatan Morowali Green Office,Asmar mewakili Pemerintah Kabupaten Morowali sangat berterima kasih karena telah bersedia membagikan pengalaman dan ilmu kepada fasilitator yang nantinya diharapkan bisa sukses seperti yang dilaksanakan di kota dan kabupaten sebelumnya di Sulawesi Selatan. 
Dalam pelatihan teknik pengelolaan sampah Senin kemarin,dua pemateri yang dihadirkan adalah Direktur eksekutif Yayasan Peduli Negeri (YPN) Saharuddin Ridwan dan Andi Iskandar,Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan Kota Makassar.
Saharuddin Ridwan dala materinya menjelaskan bagaimana sesungguhnya tujuan program Morowali Green Office yang baru kali pertama digelar di Indonesia Timur.Sedangkan Andi Iskandar dalam materinya membeberkan teknik pengelolaan sampah organik dan an organik serta bagaimana dampak positif dan bahaya sampah.***

Jumat, 15 April 2011

MOROWALI GREEN OFFICE

SUKSESKAN MOROWALI GREEN OFFICE
50 Fasilitator Siap Dilatih Olah Sampah
MOROWALI.Sebanyak 50 fasilitator yang diberasal dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Morowali siap mengikuti pelatihan teknik pengolahan sampah.Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari program Morowali Green Office yang tengah berjalan.Selain fasilitator dari lingkup Pemkab Morowali,peserta pelatihan juga ada dari instansi vertikal.
Ketua Panitia Pelaksana Morowali Green Office Syamsuddin kepada media ini, Kamis (14/4) sore mengatakan sejak dibukanya pendaftaran fasilitator dua minggu lalu,jumlah pegawai yang mendaftar cukup antusias.Jika panitia semula hanya menargetkan satu fasilitator setiap instansi,ternyata malah hampir seluruh instansi menyertakan dua orang stafnya. Jumlah instansi baik dinas,kantor maupun badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali sendiri tercatat sebanyak 27 instansi.
Menariknya kata Syamsuddin, selain instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali, sejumlah instansi vertikal seperti Kantor Pengadilan Agama dan Biro Pusat Statisik (BPS) Morowali juga berminat dan mengikutsertakan stafnya untuk turut terlibat dalam program Green Office.
’’Bahkan kalau tidak dibatasi,banyak sekali yang berminat ikut dalam kegiatan ini.Ini tentunya menjadi menjadi catatan kalau program ini ternyata mendapat respon besar dari berbagai kalangan,’’jelasnya.
Ketua Forum Jurnalis Peduli Lingkungan (FJPL) Sulawesi Tengah ini menjelaskan ke-50 fasilitator yang telah terdaftar ini akan diberikan pelatihan khusus tentang teknik pengolahan sampah.Pelatihan ini rencananya akan digelar selama tiga hari mulai 18-20 April 2011 di Aula Kantor Bupati Morowali.Dalam pelatihan nantinya yang akan dibuka langsung Bupati Morowali H Anwar Hafid ini,para fasilitator akan dilatih bagaimana mengolah sampah baik sampah organik maupun unorganik.Adapun pemateri dalam pelatihan ini khusus didatangkan dari Makassar yang sebelumnya sukses menggelar Makassar Green and Clean.
Sejak digulirnya program Morowali Green Office,wajah perkantoran Fonuasingko Kabupaten Morowali kini mulai berubah.Ratusan tanaman pohon trambesi berjejer di sekeliling jalan masuk areal perkantoran Funuasingko maupun kantor Bupati Morowali. Begitupula di halaman setiap SKPD kini dikelilingi pohon trambesi.
“Uniknya setiap pohon dipasangi nama pegawai maupun pejabat yang menanamnya,” katanya.
Saat lounching Morowali Green Office,28 Maret 2011 lalu Bupati Morowali menginstruksikan langsung kepada pejabat dan seluruh pegawai untuk menanam pohon di areal kantornya. ****