Temu Komunikasi PSDA Sulawesi II

Catatan Jurnalistik dari Temu Komunikasi PSDA Sulawesi II

Dari Anti Tambang Hingga Menyoroti Kinerja BKPRS

TEMU Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) Sulawesi ke II, yang dilaksanakan di Palu selama dua hari sejak 16 hingga 18 Juli 2008 lalu, merekomendasikan beberapa hal yang menjadi prioritas dalam pengelolan sumberdaya alam (PSDA) di regional Sulawesi. Bahkan kinerja Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) disorot dalam pertemuan ini.

Dari proses diskusi yang cukup panjang antara organisasi Non Pemerintah (ornop) dan Pemerintah dalam pertemuan itu, akhirnya ditemukan kesepahaman bersama yakni semua menginginkan Sulawesi yang punya potensi Sumberdaya Alam (SDA) yang cukup besar juga harus punya kondisi lingkungan yang lebih baik..

Tak tanggung-tanggung, salah satu point yang dijadikan rekomendasi yakni anti tambang di pulau Sulawesi. Poin ini seakan menjadai magnet bagi seluruh peserta yang berasal dari enam provinsi yang ada di Pulau Sulawesi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Gorontalo.

Seluruh peserta sepakat mengkampanyekan Anti Tambang. Hal ini dilakukan, setelah melihat kenyataan yang terjadi di setiap provinsi, yakni terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak adanya kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar tambang serta daerah sangat dirugikan.

Selain, anti tambang isu lain yang juga menjadi perhatian yakni kerusakan hutan dan lahan yang diakibatkan beberapa kegiatan seperti pengelolan tambang, pembukaan hutan dan kegitan destruktif logging yakni kegiatan ilegal logging dan legal logging yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Kegiatan ini sangat berdampak bukan hanya pada kerusakan kawasan hutan tetapi juga merampas lahan warga dan berujung pada konflik sosial di masyarakat,” kata Ida peserta dari Sulawesi Selatan.

Dua isu tersebut mengemuka dalam pertemuan tersebut, dikarenakan isu itu paling banyak terjadi diseluruh provinsi yang ada di Sulawesi ini.

Dua isu lain yang tidak kalah menarik dibahas dalam pertemuan tersebut yakni isu ketahanan pangan dan agrofuel.

Bukan itu saja, kinerja Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) juga mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut.

Sorotan bagi BKPRS itu datang dari Risma peserta yang mewakili Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan. Risma berpesan kepada BKPRS agar bisa menerapkan pembangunan berkelanjutan, atau melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pembangunan.

Menurutnya, orientasi yang ada dalam BKPRS saat ini masih berpihak pada investor.

“Itu memang target otonomi daerah. Ini berbahaya karena melupakan potensi dan partisipasi local. Nanti BKPRS akan menjadi agen pelobby untuk kepentingan investasi,” katanya.

Dia mengatakan, konsep multipihak harus dijalankan. Bukan hanya antar pemerintah tetapi juga melibatkan sektor lain seperti ornop, masyarakat, dll untuk berdiskusi, dalam melihat kondisi, dampak kedepan dari sebuah investasi.

“Pemerintah harus peduli soal ini. Jangan hanya berlomba-lomba membesar investasi yang justru mengandung unsur perusak yang cukup membahayakan bagi masyarakat,” tegasnya.

Solihin dari Kendari pun angkat bicara soal kinerja BKPRS. Menurutnya, dari paparan yang disampaikan Sekjen BKPRS, Elim Somba. Kerja-kerja BKPRS lebih pada mempromosikan Sulawesi dalam rangka pembangunan. Namun tidak nampak soal nilai lokal, juga komitmen soal penyelesaian konflik yang berkelanjutan, serta kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.

“Jadi jangan hanya berpromosi tetapi mengatasi investasi dengan nilai lokal serta kelestarian lingkungan juga harus menjadi perhatian BKPRS,” tegasnya.

Mendapat sorotan tajam dari peserta Temu Komunikasi PSDA Sulawesi II, pihak BKPRS pun menampung masukan tersebut. Sekjen BKPRS, Elim Somba mengatakan, komitment lingkungan dari BKPRS cukup tinggi untuk periode ini.

Menurutnya, di Sulawesi Selatan (Sulsel) ada beberapa staff ahli gubernur termasuk staff ahli lingkungan dan kesejahteraan.

“Saya kebetulan yang jadi coordinator. RPJP Sulteng, lingkungan yang menjadi motor pengerak pembangunan. Mudah-mudahan ini bisa dishare ke propinsi lainnya,” ujarnya. (rahman)