BLOK POLITIK

BPD Upaya Mempersatukan Kekuatan Politik Rakyat
PALU –Seminar publik dan workshop se- Region Sulawesi tentang Satu Dekade Reformasi di Indonesia yang dilaksanakan Yayasan Tanah Merdeka di Hotel Central Palu, Senin (14/7) lalu, melahirkan rekomendasi berupa pembentukan Blok Politik Demokratik (BPD).
Dalam seminar publik dan workshop itu pembentukan Blok Politik Demokratik (BPD) sebagai wadah untuk mempersatukan kembali kekuatan rakyat yang selama ini terpecah-pecah dalam berbagai kepentingan sektoral ke dalam organisasi kerakyatan yang solid, terencana, dan terkoordinasi.
Direktur Riset Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Demos Jakarta, Willy Purna Samadhy mengatakan, dari survey yang dilakukan Demos ada beberapa problem yang melatarbelakangi munculnya gagasan pembentukan blok politik demokratik seperti sistem representasi poltik mengalami malfungsi karena lembaga-lembaga demokrasi dikuasai elit dominan.
Selain itu kata Willy, serangkaian paket undang-undang politik yang baru saja disahkan, khususnya Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang pemilu memperlihatkan sekali lagi berbagai upaya elit politik di parlemen mempersulit pembentukan partai-partai baru, dengan berbagai persyaratan yang tidak masuk akal.
Willy menyebutkan, kecenderungan jalan pintas populis yang dikerjakan aktor-kator alternatif berorientasi pro demokrasi sangat tidakl relevan dengan kebutuhan untuk perbaikan representasi popular dan adanya upaya-upaya penguatan representasi yang dilakukan selama ini belum menyentuh agenda untuk perubahan hubungan kekuasaan.
”Blok politik demokratik dimaksudkan untuk membangun bentuk-bentuk representasi alternatif, yakni representatif berbasis kepentingan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Mahfud Masuara dari Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu, mengatakan dari rekomendari seminar dan workshop ini, untuk wilayah Sulawesi perlu kembali mematangkan dan mempersolid gerakan kerakyatan yang telah ada, agar kekuatan politik di wilayah Sulawesi baik digunakan untuk konten lokal maupun nasional dapat diperhitungkan.
”Untuk Sulawesi saat ini, gerakan blok politik demokratik telah dilakukan oleh teman-teman pro demokrasi,” ujarnya.
Mahfud menyebutkan, melalui kelompok kerja jaringan demokrasi (KKJD) Demos tengah merintis upaya-upaya untuk pembangunan blok-blok politik demokratik
diberbagai tingkat lokal dalam rangka konsolidasi gerakan demokarasi nasional.
”Pembangunan blok politik demoratik di region Sulawesi harus terus dilakukan, sehingga kekuatan rakyat tidak terabaikan lagi dalm politik dan demokrasi,” tandasnya. (rahman)